16. Membaca Fatwa no. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada asuransi syariah

Dalam dua artikel terakhir Asuransi Konvensional vs Syariah: Perikatan antara Para Pihak dan Asuransi Konvensional vs Syariah: Peran, Hak dan Kewajiban para Pihak kita telah mendiskusikan bahwa struktur perikatan antara para pihak dalam asuransi syariah berbeda dengan konvensional. Perbedaan itu demikian fundamental sehingga membawa perbedaan peran, hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat. Mestinya telah kita pahami pula bahwa perbedaan-perbedaan ini merupakan keniscayaan dari penolakan terhadap konsep risk transfer dan menggantinya dengan konsep risk sharing, sebagaimana diuraikan dalam Mensyariahkan Asuransi.

Pada artikel kali ini kita akan mengaitkan implementasi risk sharing ini dengan pandangan syariah. Kita lakukan ini dengan menguraikan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ada dua fatwa DSN-MUI berkenaan dengan model asuransi syariah, yaitu fatwa no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah serta fatwa no. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah. Keduanya diterbitkan setelah fatwa sebelumnya no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dianggap tidak lagi memadai bagi industri asuransi syariah yang mulai tumbuh cepat. Hal ini dinyatakan secara tegas sebagai butir pertama dari bab Menimbang dari kedua fatwa itu.

Telah menjadi standar fatwa DSN-MUI, bab Menimbang mengutip beberapa ayat dari Al Quran yang relevan. Sementara itu bab Mengingat berisi beberapa hadits Rasululkah SAW, kaidah fiqh dan pendapat ulama, termasuk ulama kontemporer.

Dua fatwa tentang asuransi ini direkam dalam dua dokumen terpisah, namun mereka sebenarnya siring sejalan dan merupakan satu kesatuan. Keduanya mengacu pada dua perjanjian yang berjalan simultan dalam asuransi syariah.

Akad tabarru’ adalah akad antar para peserta sedangkan akad wakalah bil ujrah adalah antara peserta dan perusahaan asuransi syariah sebagai operator.

Sumber: http://www.garudanews.id

Mari kita mulai membaca fatwa pertama tentang akad tabarru’.

Bab Menimbang fatwa ini mengutip beberapa ayat Al Quran yaitu QS An Nisa (4):2, QS An Nisa (4):9, QS Al Hasyr (59):18, QS Al Maida (5):1, QS An Nisa (4):58 serta QS An Nisa (4):29

Dalam bab Mengingat, selain beberapa hadith, fatwa ini mengutip pula ulama kontemporer Wahbah Suhaily bahwa Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa imbalan.”(Wahbah al-Zuhaili,al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287)

Pada bab Ketentuan Umum, fatwa ini menegaskan bahwa Akad Tabarru’ merupakan akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis yang harus melekat pada semua produk asuransi, baik kerugian, jiwa dan reasuransi. Dengan kata lain, tidak ada asuransi atau reasuransi syariah tanpa akad Tabarru’.

Pada bagian Ketentuan Akad, fatwa ini menyatakan bahwa akad tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong­ menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad ini sekurang-kurangnya harus mengatur atau menyebutkan hak dan kewajiban peserta secara individu dan/atau kelompok, cara dan waktu pembayaran klaim dan lain-lain.

Fatwa ini sangat gamblang dalam hal kedudukan para pihak dalam akad tabarru’ (hibah). Sebagai individu peserta berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu,مؤمّن/متبرَّع له) dan secara kolektif para peserta bertindak selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’ مؤمّن/متبرِّع).

Sementara itu, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Paragraf ini mengaitkan akad tabarru’ dan akad wakalah dalam asuransi syariah.

Fatwa ini mengatur pula bahwa pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah harus dilakukan oleh lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Bahwa pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.

Adapun mengenai dana investasi dari dana tabarru’, sepenuhnya menjadi hak kolektif para peserta. Namun, operator dimungkinakan memperoleh bagian melalui bagi hasil dari akad Mudharabah atau Mudharabah Musytarakah atau mendapatkan fee dari akad wakalah bil ujrah.

Di bagian akhir fatwa ini mengatur pula tentang surplus underwriting dan defisit underwriting. Bahwa terhadap surplus underwriting dimungkinkan dilakukan beberapa pilihan yaitu sepenuhnya dicadangkan didalam dana tabarru’, sebagian dicadangkan dan sebagian dibagikan kepada peserta, serta sebagian disimpan sebagai cadangan, sebagian lagi dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi.

Dalam hal defisit underwriting dalam dana tabarru’, maka perusahaan asuransi diwajibkan menanggulanginya melalui qardh (pinjaman) yang pengembaliannya dilakukan dari surplus dana tabarru’ dimasa depan.

Pada ketentuan penutup disebutkan bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s