17. Membaca Fatwa no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Setelah membaca fatwa DSN-MUI tentang akad tabarru’ pada artikel sebelumnya, kini kita membahas fatwa pasangannya yaitu tentang akad wakalah bil ujrah.

Bab Menimbang fatwa ini mengutip QS An Nisa (4):9, QS Al Hasyr (50):18, QS At Taubah (9):60, QS Al Kahf (18):19, QS Yusuf (12):55, QS An Nisa (4):58, QS An Nisa (4):35, QS Al Maidah (5):2 dan QS Al Maidah (5):1.

Salah satu pendapat ulama yang dikutip dalam bab Mengingat adalah dari Abu Qudamah yaitu “Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”  (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468)

Pada bab Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta dan ia merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee).  Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru’ (non-saving).

Sumber: Sudut hukum

Bab Ketentuan Akad mengurai objek dari akad Wakalah bil Ujrah ini, yakni meliputi antara lain kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.

Diatur pula bahwasanya akad Wakalah bil Ujrah harus menyebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah (fee) atas premi.

Boleh jadi bagian paling krusial dari fatwa ini adalah yang mengatur kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad Wakalah bil Ujrah.  Bagian ini mengkalrifikasi bahwa perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.  Sedangkan para peserta (pemegang polis) dalam kapasitasnya sebagai individu, dalam produk saving maupun tabarru’, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

Demikian pula, peserta dalam kapasitas kolektifnya sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru’ bertindak juga sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk pengelolaan dana.

Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (para peserta).

Ditegaskan pula bahwa akad wakalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi yang terbukti. 

Adalah penting untuk dicatat bahwa apabila investasi menggunakan akad wakalah, maka perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, sebab mereka telah menerima ujrah (fee).  Namun demikian, investasi dapat pula dikelola dengan akad lain yang memungkinkan perusahaan asuransi mendapatkan bagi hasil, misalnya dengan akad mudharabah.  Yang jelas, adalah wajib bagi perusahaan asuransi selaku pemegang amanah untuk menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi itu wajib dilakukan sesuai syariah.

Pada ketentuan Penutup, lagi-lagi disebutkan bahwa perselisihan dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s