18. Asuransi Syariah: Mengapa Premi menjadi Kontribusi?

Bila anda mengikuti terus artikel-artikel yang diposting secara reguler kedalam website ini mestilah anda telah memahami setidaknya dalam garis besar bagaimana asuransi konvensional dan asuransi syariah berbeda secara fundamental.  Terutama bila anda membaca artikel ke 13 hingga 17 dimana dijelaskan bagaimana risk transfer digantikan oleh risk sharing dan adanya perbedaan perikatan antara para pihak yang selanjutnya membawa perbedaan mendasar pada peran, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. 

Telah kita baca pula bagaimana dua fatwa DSN MUI telah meletakkan aturan-aturan mendasar yang harus dipatuhi agar skema asuransi syariah benar-benar sejalan dengan syariah.  Tentu saja hal yang terpenting dari dua fatwa tersebut adalah legitimasi atas penggunaan akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah, yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk dan lini asuransi, baik asuransi umum, asuransi jiwa dan reasuransi. Setiap skema risk sharing yang sejalan dengan syariah wajib menerapkan akad tabarru’ sebagai akan antar peserta. Namun akad wakalah bil ujrah tidak wajib hukumnya. Perusahaan asuransi dan para peserta boleh saja menyepakati untuk menggunakan akad lain, asalkan ia sejalan dengan syariah dan dapat memenuhi keperluan atau tujuan para pihak.

Source: eFile

Peralihan dari risk transfer ke risk sharing itu sesungguhnya membawa banyak sekali konsekuensi dalam praktek asuransi syariah.  Salah satunya adalah premi.  Asuransi syariah tidak menggunakan istilah premi melainkan kontribusi.  Mengapa demikian?

Ini terkait dengan sifat dasar akad atau kontrak yang digunakan.  Telah dibahas sebelumnya bahwa asuransi konvensional menggunakan akad jual beli antara tertanggung dan penanggung.  Harga dari jual beli itulah yang disebut premi. 

Lalu, mengapa harus menggunakan istilah premi? Mengapa tidak disebut saja harga atau price?

Sesungguhnya dalam keuangan atau investasi, istilah premium biasa dikaitkan dengan risiko atau sesuatu yang lebih dari biasanya.  Konsep risk premium umumnya dipakai oleh investor dan akademisi dalam bahasan terkait dengan pasar keuangan.  Secara spesifik, misalnya, ia diterapkan pada equity atau perusahaan sebagai ukuran seberapa besar kompensasi yang diperlukan oleh investor untuk menahan risiko tambahan dibandingkan instrument investasi yang tergolong “risk-free”, seperti US Treasury Note berjangka waktu 10 tahun. Risk premium digunakan pula untuk mengukur seberapa berisiko suatu perusahaan atau industri dalam suatu proses valuasi. Perusahaan kecil, misalnya memiliki premium yang besar dari pada perusahaan besar dan lebih stabil.

Dapat terlihat bahwa yang terjadi pada asuransi konvensional lebih kurang serupa dengan contoh diatas, dimana perusahaan asuransi menahan atau mengambil alih risiko diatas level yang mampu ditahan oleh tertanggung. Maka, wajar saja harga atas kemauan dan kemampuan mengambil alih risiko itu disebut risk premium.

Sementara itu, dalam asuransi syariah tidak ada akad jual beli.  Maka semestinyalah tidak ada ‘harga’ atau price atau premium yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Ianya telah digantikan dengan akad tabarru’, yakni perjanjian antar para tertanggung atau pemilik risiko untuk saling membantu atau saling menanggung. 

Telah kita uraikan sebelumnya dan dipertegas oleh fatwa DSN-MUI no 53 tahun 2006 bahwa akad tabarru’ bukanlah akad komersil.  Ia merupakan kesepakatan yang berorientasi sosial atau berbuat kebajikan untuk saling tolong menolong antar peserta.  Karena ia bukan jual beli dan tiada orientasi profit, maka uang yang dikumpulkan atau disetorkan tidak bisa dikatakan sebagai harga atau premi.  Melainkan uang itu adalah sumbangan, donasi, hibah atau kontribusi.  Pemberian tanpa harap kembali. Dan sebagaimana kita ketahui, dalam praktek asuransi syariah, istilah kontribusi yang lebih banyak digunakan, sebagai pengganti premi di wilayah konvensional.

Lalu, bagaimana dengan akad wakalah bil ujrah antara peserta dan perusahaan asuransi? Bagaimana ujrah (fee) dibayarkan?

Akad wakalah bil ujrah adalah akad dengan mana para peserta memberi mandat kepada perusahaan asuransi untuk mengelola skema risk sharing antar peserta, termasuk pengelolaan dana tabarru’.

Sesungguhnya akad wakalah dapat dilaksanakan dengan atau tanpa ujrah. Namun, disebabkan perusahaan asuransi syariah bukan lembaga nirlaba, melainkan perusahaan komersil yang mengejar keuntungan, maka wakalah dengan ujrah lah yang paling tepat untuk diimplementasikan. Dengan adanya komponen ujrah ini ditambah dengan fakta bahwa perusahaan asuransi adalah lembaga berorientasi profit, maka dapat disimpulkan bahwa akad wakalah bil ujrah ini merupakan perikatan yang bersifat komersial, bukan sosial sebagaimana akad tabarru‘.

Sampai disini terlihat bahwa dalam struktur risk sharing asuransi syariah atau takaful ada kombinasi akad non-komersil (tabarru’) dan komersil (wakalah bil ujrah).  Sesuatu yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut, pada kesempatan lain.

Ujrah bagi perusahaan asuransi hakikatnya adalah upah dari para peserta kepada operator atas jerih payah dalam mengelola skema berbagi risiko sesuai mandat yang diberikan. Ujrah ini sepatutnya dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan operator dalam menjalankan tugasnya ditambah margin atau keuntungan yang wajar bagi perusahaan. Ujrah ini diambil sebesar persentase tertentu dari kontribusi bruto yang dibayarkan oleh setiap peserta ke dana tabarru’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s