20. Asuransi Syariah: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Pada asuransi konvensional, perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung mengambil alih risiko yang semula berada pada tertanggung. Untuk itu ia menerima pembayaran premi sebagai harga atas pengambilalihan yang dilakukannya. Semua premi itu merupakan hak perusahaan asuransi sepenuhnya. Telah kita bahas sebelumnya bahwa premi itu adalah harga dari kontrak jual beli yang diterapkan pada asuransi konvensional.

Apabila diakhir tahun perusahaan asuransi melaporkan bahwa premi yang dikumpulkannya ternyata lebih banyak dari pada klaim yang telah dibayarkan plus biaya-biaya dan cadangan, maka dikatakan perusahaan itu membukukan keuntungan atau laba atau profit. Dan laba itu sepenuhnya milik perusahaan asuransi.

Nah, bagaimana dengan asuransi syariah?

Situasinya tentu berbeda. Mekanisme risk sharing asuransi syariah diterapkan melalui akad tabarru’ antar sesama peserta dan akad wakalah bil ujrah antara para peserta dan perusahaan asuransi sebagai operator.

Telah kita diskusikan bahwa akad tabarru’ bukanlah akad komersial berorientasi profit, melainkan akad sosial untuk saling tolong menolong. Kontribusi yang dibayarkan dibawah kontrak inipun bukanlah harga, melainkan hibah atau sumbangan atau donasi atau sedekah. Adakah anda bersedekah mengharapkan keuntungan atau profit materi? Tentu tidak. Donasi atau sumbangan atau sedekah bukanlah transaksi dagang atau bisnis. Oleh sebab itu, konsep keuntungan atau profit tidaklah tepat dilekatkan disini. Meskipun diakhir periode tertentu ada sisa uang didalam dana tabarru’ karena kontribusi yang terkumpul melebihi klaim, cadangan-cadangan dan biaya lain, saldo itu tidak bisa disebut profit. Istilah yang paling tepat adalah kelebihan atau surplus.

Lalu, siapakah pemilik surplus itu? Pemilik surplus adalah juga pemilik dana tabarru’ itu yaitu para peserta skema risk sharing dalam kapasitas kolektif sebagai suatu kelompok atau kumpulan, bukan dalam kapasitas peserta sebagai individu. Tidak hanya surplus, bahkan defisit pun sesungguhnya menjadi milik para peserta secara kolektif.

Persoalannya sekarang, apa yang dapat dilakukan dengan surplus itu?

Fatwa DSN-MUI no. 53 tahun 2006 memberikan beberapa pilihan untuk perlakuan atas surplus ini yaitu:

  • Disimpan seluruhnya didalam dana tabarru’ sebagai cadangan
  • Sebagian sebagai cadangan, sebagian lain didistribusikan kepada para peserta dengan kriteria tertentu.
  • Sebagian sebagai cadangan, sebagian lagi didistribusikan kepada para peserta dan sebagian lainnya diberikan kepada perusahaan asuransi.

Sesungguhnya ketiga pilihan tersebut telah dipraktekkan dimarket. Bahkan pilihan ketiga dimana baik para peserta dan operator mendapat jatah dari distribusi surplus merupakan pilihan paling populer. Everyone happy… πŸ™‚πŸ˜‰

Namun, banyak pendapat yang mengkritisi dibolehkannya surplus dana tabarru’ didistribusikan kepada para peserta dan/atau operator. Ini dianggap sebagai penyalahgunaan asuransi syariah dan menggiringnya menyerupai asuransi konvensional dimana perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan dari performa portofolio risiko? Lalu apa bedanya dengan risk transfer pada asuransi konvensional?

Kita bisa berdebat panjang mempertentangkan pro dan kontra ini. Yang jelas, dari sisi syariah hal ini dimungkinkan sebagaimana fatwa DSN-MUI diatas. Kuncinya adalah hibah. Hibah adalah akad non-komersil yang dapat diterapkan untuk berbagai tujuan, sepanjang ia legal. Bagaimana dan untuk apa dana atau aset hibah itu digunakan adalah terserah pada kesepakatan para pihak yang mengikat diri pada akad hibah itu. Dan lagi-lagi, asalkan penggunaan itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum.

Dalam konteks asuransi syariah, jelaslah bahwa tujuan utama dari akad hibah antar para pemilik risiko adalah untuk saling tolong menolong mana kala diantara mereka ada yang mengalami musibah atau kerugian.

Maka saat tujuan utama itu telah tercapai sementara masih ada dana tersisa, maka sah-sah saja apabila para peserta bersepakat untuk menggunakannya untuk tujuan yang lain, dalam hal ini menghibahkan atau membagikan sebagiannya kepada para peserta dan/atau operator.

Distribusi surplus ini kepada para peserta dapat berupa pengembalian uang tunai atau bentuk lain seperti diperhitungkan sebagai potongan kontribusi saat perpanjangan polis.

Adapun bagian surplus untuk operator adalah hibah dari para peserta kepada perusahaan asuransi. Ia boleh dipandang sebagai reward atas performa yang baik dalam melakukan pengelolaan skema risk sharing sehingga semua yang mengalami kerugian mendapatkan haknya dan masih ada kelebihan didalam dana tabarru’. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil akhir surplus dana tabarru’ sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kinerja operator dalam pemasaran, menyeleksi risiko, menganalisa klaim, mengelola arus kas dan sebagainya.

Terlepas dari ia diperbolehkan oleh syariah, distribusi surplus ini dapat dilakukan hanya bila dua syarat berikut dipenuhi, yaitu:

  • Pertama, tujuan utama dari dana tabarru’, yaitu saling tolong menolong, telah tercapai. Maknanya semua peserta yang mengalami musibah dan klaimnya sah menurut syarat dan ketentuan polis, telah mendapatkan ganti rugi.
  • Kedua, distribusi surplus kepada peserta dan/atau operator ini harus disepakati dimuka oleh setiap peserta. Oleh sebab itu, bila suatu produk asuransi memiliki fitur ini, adalah kewajiban operator untuk memastikan bahwa calon peserta mengetahui dan memahaminya sebelum ia memutuskan untuk bergabung. Maka fitur ini juga harus dinyatakan didalam polis atau kontrak dengan tegas dan terang.

Advertisements

One thought on “20. Asuransi Syariah: Siapa Untung, Siapa Buntung?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s