21. Asuransi Syariah: Kalau Tekor, Siapa Setor?

Pada artikel Asuransi Syariah: Siapa untung, siapa buntung? telah sekilas kita singgung bahwa tidak hanya surplus, bahkan defisit dana tabarru’ pun adalah milik para peserta dalam kapasitas kolektif mereka. Artinya, defisit dana tabarru’ yang terjadi karena kontribusi tabarru’ tidak mencukupi untuk membayar klaim, merupakan tanggung jawab peserta secara bersama-sama.

Akan tetapi fatwa DSN-MUI no. 53 tahun 2006 tentang akad tabarru’ berkata lain. Dalam hal defisit underwriting dalam dana tabarru’, maka perusahaan asuransi diwajibkan menanggulanginya melalui qard (pinjaman) yang pengembaliannya dilakukan dari surplus dana tabarru’ dimasa depan.

Kok, bisa ada konflik begini?

Sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang. Hukum asalnya tetap sama bahwa surplus maupun defisit adalah milik para peserta secara kolektif. Kepemilikan kolektif akan dana tabarru’ itu pulalah yang memberi mereka hak untuk mendelegasikan pengelolaannya kepada operator melalui akad wakalah bil ujrah.

Lalu bagaimana ceritanya fatwa DSN-MUI justru mewajibkan operator untuk menanggulangi defisit? Bukankah ini artinya ia menanggung risiko? Terus, apa dong bedanya dengan risk transfer asuransi konvensional?

Woles, bro and sis…

Bisa jadi topik ini adalah yang paling kontroversial dalam model asuransi syariah berbasis akad tabarru’. Oleh karena itu mari kita dudukkan persoalan ini pelan-pelan, dengan pikiran terang dan dada yang lapang. Bila anda merasa perlu menyeduh secangkir kopi terlebih dahulu sebelum melanjutkan diskusi ini, maka lakukanlah.

Source: jamilazzaini.com

Menanggung defisit bersama

Jadi begini…

Inti sari dari risk sharing asuransi syariah adalah bahwa risiko tidak dipindahkan kepada pihak lain, melainkan dipikul bersama oleh para pemilik risiko. Hal ini diimplementasikan melalui pengumpulan dana hibah berlandaskan akad tabarru‘, sehingga pooling dana ini disebut juga dana tabarru‘. Maka dana tabarru‘ ini dimiliki oleh para peserta secara bersama-sama. Konsekuensinya, apapun yang terjadi pada dana tabarru‘, baik surplus maupun defisit, adalah tanggung jawab para peserta secara bersama-sama pula.

Telah kita bahas pada artikel sebelumnya bahwa karena surplus adalah milik peserta maka mereka bebas menggunakannya untuk berbagai peruntukan, asalkan disepakati oleh peserta dan aktivitas itu legal. Inilah justifikasi untuk distribusi surplus kepada para peserta dan/atau perusahaan asuransi.

Logika serupa diterapkan pula pada defisit. Karena peserta adalah pemilik kolektif dana tabarru’, maka defisit dana tabarru’ pun milik mereka alias menjadi tanggung jawab mereka.

Apa artinya? Secara literal, adalah kewajiban para peserta untuk menanggung defisit itu bersama-sama atau mencari solusi untuk mengatasinya.

Bagaimana caranya menanggung defisit bersama-sama? Bisa dengan urunan lagi bayar tambahan kontribusi atau peserta yang punya klaim tidak menerima pembayaran ganti rugi atau menerima tapi tidak penuh. Solusi ini masuk akal secara teori, namun belum tentu praktis untuk dijalankan.

Bila defisit ini tipis-tipis saja, solusi menanggung bersama atau mengurangi besaran ganti rugi masih dapat dilakukan. Banyak peserta yang ikhlas, mungkin banyak juga yang menggerutu kecewa.

Namun kalau defisit itu menganga sangat lebar, selepas natural catastrophe misalnya, ini tentu bukan pilihan bijak, meski secara teori ia sah-sah saja. Para korban yang malang tidak mendapat apapun untuk membangun kembali atau memperbaiki propertinya, meski mereka telah bergabung dengan skema risk sharing dan membayar kontribusi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apabila skenario ini dibiarkan berlaku, tentulah efeknya akan sangat buruk pada asuransi syariah itu sendiri.

Publik akan menilai bahwa konsep risk sharing asuransi syariah telah gagal dan reputasi asuransi syariahpun hancur. Padahal kejadian defisit ini bukanlah masalah spesifik asuransi syariah, ia dapat terjadi pula pada asuransi konvensional. Tidak sekali dua kita dengar perusahaan asuransi konvensional jatuh bangkrut karena aset-asetnya tidak lagi cukup untuk membayar beban klaim. Setiap tahun ada saja berita asuransi bangkrut, atau ditutup oleh pihak berwenang atau diambil alih oleh perusahaan lain.

Pengelolaan yang tidak cakap

Defisit, baik di asuransi syariah maupun konvensional, dapat disebabkan oleh banyak faktor. Kerap kali ia terjadi akibat kombinasi faktor-faktor itu. Faktor-faktor itu dapat berupa pricing, underwriting atau seleksi risiko, penanganan klaim, pengelolaan risiko, pengelolaan arus kas yang buruk, fraud atau kecurangan, pemasaran dan sebagainya.

Kesalahan pricing terjadi saat perusahaan membuat estimasi yang terlalu rendah terhadap risiko (under estimation) sehingga mengenakan suku kontribusi yang terlalu rendah. Bila ia terjadi sekali saja, mungkin itu nasib buruk. Namun bila telah terjadi sering kali, berarti ada under estimation asuransi terlalu menyandarkan pricing pada pengalaman di masa lampau yang cukup baik dan lupa mempertimbangkan perkembangan exposure. Bahkan boleh jadi perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan pricing dengan benar, sehingga penetapan suku premi lebih berpedoman pada ‘toko sebelah’.

Faktor underwriting bisa jadi akibat terlalu longgarnya underwriting guideline sehingga banyak risiko berkualitas buruk yang masuk ke dalam portofolio. Bisa pula karena kurang terlatihnya underwriter dalam menganalisa risiko, karena tidak diterapkannya spesialisasi. (Baca Bila operasi jantung dilakukan oleh dokter umum untuk diskusi lebih detail tentang topik ini).

Faktor klaim bisa jadi dalam bentuk lemahnya skill staf bagian klaim dalam menangani klaim besar atau gagal mengambil tindakan cepat untuk menghindari naiknya nilai klaim seiring berjalannya waktu selepas terjadinya bencana. Adanya sengketa klaim yang dibawa ke pengadilan dapat pula menjadi penyebab. Bahkan, tak jarang terjadi penggelembungan nilai klaim akibat adanya kolusi antara tertanggung dan ‘orang dalam’.

Adapun faktor lemahnya pengelolaan risiko bisa terjadi dalam bentuk kegagalan memonitor perkembangan exposure, terutama natural catastrophe. Bisa juga perusahaan asuransi tidak memiliki program reasuransi yang tepat dan sesuai untuk profil portofolio risikonya.

Bahkan sektor pemasaranpun dapat berkontribusi pada terjadinya defisit. Hal ini boleh jadi dalam bentuk kegagalan bagian marketing mencapai target top line (gross contribution) sehingga portfolio yang terbangun lebih kecil dari pada semestinya. Portfolio yang kecil memiliki deviasi atau uncertainty yang tinggi. Kontribusi tidak cukup untuk membayar klaim.

Singkatnya, terjadinya defisit bukan berarti kegagalan konsep. Ia lebih banyak disebabkan oleh ketidakcakapan pengelolaan portofolio. Meski bukan berarti pengelolaan portofolio yang baik menjamin tidak akan terjadi defisit, namun peluang terjadinya menjadi lebih kecil secara signifikan. Kita ketahui dalam asuransi syariah, pengelolaan adalah tanggung jawab penuh perusahaan asuransi setelah menerima mandat dari peserta melalui akad wakalah bil ujrah. Pengelolaan portofolio buruk atau dibawah standar adalah kegagalan operator. Sedikit banyak mereka harus bertanggung jawab untuk itu.

Oleh karena itu, adalah pilihan yang bijak bila akhirnya baik ulama melalui fatwa dan regulator mengunakan perangkat regulasinya sepakat untuk menggunakan mekanisme qard untuk mengatasi defisit dana tabarru’. Dalam hal ini perusahaan asuransi menggunakan uangnya sendiri dan meminjamkannya kepada dana tabarru‘ tanpa bunga atau imbalan apapun. Dana tabarru‘ harus mengembalikan pinjaman ini dari surplus dimasa depan. Pengembalian hutang ini haruslah menjadi prioritas utama, mengalahkan pembagian surplus kepada peserta dan/atau operator.

Kriteria pinjaman tanpa bunga atau imbalan apapun (qard) sangatlah krusial, karena inilah satu-satunya pinjaman yang diperbolehkan dalam syariah. Bila ada bunga atau tambahan pengembalian, betapapun kecilnya, ia jatuh pada riba.

Keputusan membebankan penanggulangan defisit dana tabarru’ kepada operator sedikit banyaknya mendapat justifikasi dari uraian diatas bahwa kebanyakan defisit sampai batas tertentu terjadi akibat kesalahan atau ketidakcakapan pengelolaan, yang merupakan tanggung jawab operator.

Akad qard justru mencegah terjadinya risk transfer

Bukankah dengan demikian kita telah membuat neraca atau aset perusahaan asuransi menjadi terpapar kepada risiko yang artinya risiko telah ditransfer kepada perusahaan asuransi?

Disini kita harus berhati-hati menarik garis pemisah antara terpaparnya neraca atau aset perusahaan asuransi terhadap risiko underwriting dengan terjadinya risk transfer. Pada asuransi konvensional keduanya memiliki makna yang sama dan dapat saling dipertukarkan. Namun tidak demikian dalam asuransi syariah, keduanya merupakan hal berbeda.

Dalam asuransi syariah, dengan adanya kewajiban menanggulangi defisit dana tabarru’ melalui qard, memang benar adanya bahwa neraca atau aset perusahaan asuransi menjadi terpapar atau terekspos pada risiko. Oleh sebab itu perusahaan asuransi syariah pun dipersyaratkan untuk memiliki modal dan besarnya ditentukan oleh berbagai jenis risiko yang ia terpapar padanya (risk based capital). Bagi perusahaan asuransi, sewajarnya risiko underwriting merupakan komponen risiko terbesar, dibandingkan komponen lain seperti risiko operasional, risiko investasi dan sebagainya.

Akan tetapi, sesungguhnya tidak terjadi risk transfer dari peserta kepada perusahaan asuransi. Meski aset perusahaan asuransi telah terpapar pada risiko underwriting, justru akad qard pula lah yang mencegah terjadinya risk transfer melalui ketentuan yang mewajibkan dana tabarru’ untuk membayar kembali hutangnya kepada perusahaan asuransi. Pengembalian hutang ini diambil dari surplus dana tabarru’ ditahun-tahun berikutnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s