32. Kenapa polis asuransi syariah saya tidak ada bagi hasilnya?

Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh konsumen asuransi syariah. Dalam sebuah seminar kecil sebagai bagian dari pelantikan pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Malaysia oleh Ketua OJK merangkap Ketua MES Pusat, Prof. Dr. Wimboh Santoso, di KBRI Kuala Lumpur, 21 September 2019 yang lalu, ia kembali mengemuka.

Persepsi bahwa setiap produk asuransi syariah wajib memiliki bagi hasil atau profit sharing masih dimiliki oleh sebagian besar publik, meski ia tidak tepat. Adanya bagi hasil bahkan dianggap sebagai pembeda utama asuransi syariah dari konvensional. Ia menjadi daya tarik utama pula.

Persepsi yang salah ini berkembang meluas bukan tanpa sebab atau sejarah. Saat asuransi syariah mulai hadir di tanah air ditahun 1993, produk asuransi syariah yang tersedia menggunakan akad mudarabah. Akad ini pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama investasi antara pemodal atau investor dengan entrepreneur atau pengusaha. Dalam hal ini investor berkontribusi dalam bentuk uang sedangkan pengusaha berkontribusi dalam bentuk keahlian atau tenaga.

Bagi hasil (source: http://www.smartbisnis.co.id)

Bila kerjasama mereka berbuah keuntungan, maka dibagi dengan proporsi tertentu yang telah disepakati sejak awal, misalnya 60% untuk pengusaha dan 40% untuk investor. Namun, bila berakhir dengan kerugian, maka sepenuhnya ditanggung oleh investor. Bagi hasil merupakan satu-satunya sumber remunerasi bagi entrepreneur dibawah akan mudarabah. Besar kecilnya remunerasi bergantung pada kinerja usaha yang dikemudikannya. Bila usaha berujung rugi, tidak ada keuntungan yang bisa dibagi, maka entrepreneur tidak mendapat apa-apa.

Demikianlah, saat akad mudarabah diterapkan pada asuransi syariah, fitur pembagian keuntungan dengan proporsi yang disepakati dimuka juga wajib ada. Bukan mudarabah namanya bila tidak ada ketentuan bagi hasil. Seperti shalat tanpa Al fatihah, tidak sah. Dalam hal ini, peserta berperan sebagai investor dan perusahaan asuransi syariah sebagai entrepreneur

Seiring perjalanan waktu, komunitas dan industri asuransi syariah mulai menyadari bahwa akad mudarabah sesungguhnya tidak tepat untuk diterapkan pada asuransi syariah. Takaful atau asuransi syariah pada dasarnya adalah skema tolong menolong, bukan komersil, antar para peserta yang menghadapi risiko serupa. Sedangkan mudarabah adalah murni akad komersil.

Seseorang bergabung dalam suatu skema asuransi syariah, selain untuk mengelola risikonya sendiri yang mungkin berubah menjadi bencana, ia bertujuan pula untuk saling tolong menolong dengan sesama peserta. Siapapun diantara para peserta yang menderita kerugian, ia ditolong melalui kontribusi yang telah disetor oleh semua peserta.

Kesadaran bahwa mudarabah bukanlah akad yang tepat untuk asuransi syariah telah mendorong lahirnya asuransi syariah yang berlandaskan akad tabarru’ dan akad wakala bil ujrah. Akad tabarru’ adalah akad antara seorang peserta dengan para peserta yang lain dan memfasilitasi saling tolong menolong diantara mereka. Adapun wakala bil ujrah adalah akad antara perusahaan asuransi dan para peserta, dimana perusahaan asuransi ditunjuk menjadi wakil para peserta dalam mengelola skema tolong-menolong yang melibatkan banyak peserta. Untuk itu, perusahaan asuransi berhak mendapatkan upah atau ujrah.

Dibawah akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah, tidak ada fitur bagi hasil. Perusahaan asuransi telah mendapatkan remunerasinya melalui ujrah yang diambil muka. Jadi, sesungguhn tidak ada masalah bila polis asuransi syariah anda menggunakan tidak ada bagi hasilnya, kemungkinan besar ia menggunakan akad ini. Itulah sesungguhnya praktek yang benar. Malah bila ada bagi hasilnya, justru menjadi salah dan lucu. Skema saling menolong melalui donasi kok ada profitnya.

Namun demikian, ada produk atau perusahaan asuransi syariah yang menggunakan akad tabarru’ dan wakalah bil ujrah tetapi tetap memberikan pengembalian sebagian kontribusi kepada peserta yang memenuhi syarat tertentu, misalnya bila tidak mengajukan klaim dalam setahun terakhir. Namun perlu dicatat bahwa ini bukanlah profit sharing atau bagi hasil, melainkan surplus distribution. Apabila dalam kurun waktu tertentu, kontribusi yang diakumulasikan dalam dana tabarru’ ternyata lebih besar dari pada total klaim dan biaya-biaya lain, maka dikatakan dana tabarru’ itu memiliki surplus. Bila yang terjadi adalah sebaliknya maka dana tabarru’ dikatakan memiliki defisit. Surplus inilah yang kemudian dialokasikan atau dibagikan kepada perusahaan asuransi dan para peserta dengan ketentuan tertentu.

Ketentuan itu dapat berupa bahwa tidak seluruh suplus didistribusikan, mestilah ada sebagian yang tinggal didalam dana tabarru’ untuk diakumulasikan dalam menghadapi tahun-tahun buruk dimasa depan. Dapat berupa pembatasan penerima seperti hanya nasabah yang tidak ada klaim saja yang berhak mendapat distribusi surplus.

Penting diingat bahwa membagi surplus tidaklah wajib, sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara para peserta dan perusahaan asuransi yang dinyatakan secara jelas dalam polis. Skema asuransi syariah tanpa surplus distribution sepenuhnya valid.

Diantara motivasi perusahaan asuransi syariah menambahkan surplus distribution kedalam suatu produk adalah agar produk mereka menjadi lebih atraktif bagi calon peserta ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Apalagi masih banyak publik yang menganut persepsi yang salah dari salah kaprah masa lalu bahwa produk asuransi syariah wajib memiliki bagi hasil atau bentuk pengembalian lainnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s