Riskonomics

Memerangi gejala, menafikan penyakit

Dalam sebuah pertemuan diawal pekan lalu, seorang kawan praktisi reasuransi syariah mengajak diskusi tentang model reasuransi syariah wakalah bil ujrah yang dipraktekkan di Indonesia, terutama disektor asuransi umum.  Inti dari pertanyaan sahabat praktisi ini adalah bagaimana dampak dari kecenderungan perusahaan asuransi syariah yang menaikkan porsi ujrah (sehingga menurunkan porsi dana tabarru’) terhadap reasuransi syariah?

Source: IDN Times

Konsumen adalah pihak paling dirugikan

Kalau saya tak salah ingat, saat model reasuransi syariah wakalah bil ujrah mulai diperkenalkan pada tahun 2004 yang lalu, proporsi ujrah asuransi adalah 30%, artinya 70% dari kontribusi dialokasikan sebagai dana tabarru’ untuk membayar kerugian. Ini tentu pemilahan yang cukup ideal dimana sebagian besar kontribusi yang dibayar oleh peserta digunakan untuk pembayaran klaim. Akan tetapi, dalam enam belas tahun terakhir, proporsi ini terus bergerak satu arah menuju kenaikan ujrah dan penurunan dana tabarru’. Untuk kelas bisnis properti, perusahaan asuransi syariah mulai menerapkan alokasi 50:50. Bahkan untuk kelas bisnis yang lebih kompetitif, asuransi kendaraan bermotor misalnya sudah ada yang mengalokasikan tabarru’ 40% saja dan 60% untuk ujrah.

Pergerakan proporsi ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan, paling tidak karena hal-hal berikut ini:

  • Kenaikan ujrah berarti mengecilnya bagian dana tabarru’ yang dimaksudkan untuk membayar klaim. Ia meningkatkan risiko tidak cukupnya dana tabarru’ (defisit) yang boleh jadi mengarah ke situasi gagal bayar. Meskipun perusahaan asuransi syariah diwajibkan menalangi sementara defisit itu melalui mekanisme qard (pinjaman tanpa bunga), namun dana perusahaanpun tidak tak terbatas.
  • Kenaikan ujrah menunjukkan industri asuransi syariah yang semakin hari semakin tidak efisien. Hal ini mengkhawatirkan karena dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif saat ini dan sejalan dengan kemajuan teknologi, efisiensi adalah kunci.
  • Namun yang paling mengecewakan, berdasarkan informasi rekan-rekan praktisi, kenaikan ujrah ini bukanlah disebabkan kenaikan biaya operasional perusahaan (inhouse expenses), melainkan oleh peningkatan biaya akuisisi, diatas komisi intermediari yang telah dibatasi oleh ketentuan OJK. Tambahan biaya akuisisi ini dapat berupa diskon kepada peserta pemegang polis atau ‘komisi’ bagi oknum karyawan peserta atau intermediari.
  • Pada akhirnya, pihak yang paling dirugikan oleh fenomena ini sesungguhnya adalah konsumen yang terpaksa membayar harga tinggi untuk layanan yang semestinya dapat lebih murah. Manfaat utama yang diharapkan peserta atau tertanggung dari asuransi adalah pembayaran klaim pada saat terjadi kerugian yang dijamin polis. Dalam mekanisme asuransi syariah manfaat klaim itu berasal dari dana tabarru’, namun bagian ujrah yang semestinya hanya untuk fungsi pendukung mendapat alokasi kontribusi (premi) yang terlalu besar atau lebih besar. Apalagi kenaikan itu dipicu oleh diskon atau komisi tak resmi, bukankah sama saja dengan mencuri hak milik peserta?

Penyakit yang dinafikan

Sesungguhnya fenomena kenaikan biaya akuisisi ini bukanlah persoalan spesifik asuransi syariah. Ia terjadi juga di asuransi konvensional. Bahkan ia merupakan sakit yang mewabah di industri konvensional dan menular ke asuransi syariah. Yang menyedihkan adalah meski menyatakan diri sebagai institusi patuh syariah, industri asuransi syariah tak mampu menolak untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek tidak etis seperti ‘komisi’ untuk oknum. Tak dipungkiri, masih ada oknum-oknum praktisi ekonomi syariah (tidak hanya asuransi) yang tak rela kehilangan manfaat dari praktek-praktek itu.

Source: Meningitis now

Pemberlakuan tarif premi/kontribusi maupun batasan komisi intermediari sedikit banyaknya turut mendorong tumbuh suburnya praktek ini. Adalah lumrah bahwa tarif cenderung ditetapkan pada level yang tinggi melebihi potensi risiko sebenarnya. Ini terbukti dengan loss ratio nasional yang sangat sehat (dibawah 40%). Ini tentu mendorong perusahaan asuransi mengeluarkan biaya tambahan demi mengamankan bisnis.

Dilemanya adalah saat tarif ditiadakan, keadaan tidak menjadi lebih baik, bahkan memburuk. Tidak hanya biaya akuisisi yang melambung, perusahaan asuransi memangkas suku premi tanpa perhitungan kelevel tak masuk akal.

Sesungguhnya ada tiga permasalahan mendasar yang membuat industri asuransi (konvensional dan syariah) terus terjebak dalam lingkaran galau tak berujung ini, yaitu:

  1. Ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam menela’ah dan mengukur risiko secara kuantitatif sehingga suku premi atau kontribusi tidak ditetapkan melalui perhitungan aktuaria yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan didasarkan pada ‘harga warung sebelah’ atau malah gut feeling.
  2. Regulasi dan pengawasan yang tidak efektif serta penegakan hukum dan peraturan yang tidak tegas dan tidak konsisten.
  3. Wabah ‘komisi’ tak resmi, undertable money, kick back, sabetan, vitamin ataupun apapun namanya, yang telah dianggap wajar. Sedemikian endemiknya wabah ini, merasuki seluruh sendi dan jenjang kehidupan, telah mensugesti pikiran bahwa ‘pencurian’ itu legal adanya, yang haram itu halal jadinya.

Bila kita terus menafikan keberadaan penyakit paling mendasar itu, dan sibuk memerangi gejala-gejala semata dengan jurus ala ‘panadol’, tak payahlah berharap keadaan akan membaik. Mari kita nikmati saja galau tak berujung ini.

Dampaknya terhadap reasuransi syariah

Mari kembali ke pertanyaan yang membuka diskusi artikel ini. Pada dasarnya ketika perusahaan asuransi syariah melakukan penempatan reasuransi secara proporsional dibawah akad tabarru’ dan wakala bil ujrah, kontribusi reasuransi perlu dibelah dua menjadi dana tabarru’ reasurasi dan ujrah untuk perusahaan reasuransi syariah. Dalam operasinya, pembelahan kontribusi ini telah dilakukan pada level asuransi oleh perusahaan asuransi syariah. Dengan kata lain, perusahaan asuransi mengikuti pembagian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, meskipun ia bisa saja tidak menyetujuinya apabila alokasi dana tabarru’ dianggapnya terlalu kecil.

Adapun besaran ujrah bagi perusahaan reasuransi syariah ditentukan sebagai persentase dari dana tabarru’ reasuransi, namun ia dibayarkan dari dana ujrah asuransi, bukan dari dana tabarru’. Lebih detail mengenai bagaimana model itu bekerja, silakan klik Alur kontribusi pada reasuransi syariah dengan akad wakalah bil ujrah.

Nah, ketika perusahaan asuransi menurunkan porsi tabarru’ dan menaikkan ujrah pada level asuransi, maka dampaknya langsung dirasakan oleh reasuransi syariah dimana dana tabarru’ reasuransi juga akan turun karena bagian untuk reasuransi dalam reasuransi proporsional adalah proporsi langsung dari dana tabarru’ asuransi. Dampak yang sama sesungguhnya terjadi pada ujrah reasuransi yang juga turut mengecil, karena ujrah reasuransi ditentukan sebagai persentase dari dana tabarru’ reasuransi. Saat dana tabarru’ reasuransi turun, ujrah reasuransi juga ikut turun. Untuk mendapatkan besaran ujrah yang sama, perusahaan asuransi perlu menaikkan persentasenya terhadap tabarru’ reasuransi. Kesimpulannya, bila alokasi dana tabarru’ asuransi diturunkan, reasuransi merasakan dampak langsung pada kedua aspek dana tabarru’ dan ujrah reasuransi yang juga menjadi lebih kecil.